BANGKA TENGAH, Berliannews.id – Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses masa sidang II Tahun 2026 di Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Selasa (19/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah perwakilan OPD dan Kepala Desa Batu Belubang turut hadir mendengarkan langsung keluhan masyarakat, mulai dari persoalan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan hingga pendidikan.
“Kami sudah melakukan reses di Desa Batu Belubang. Beberapa perwakilan OPD dan Pak Kades juga turut hadir. Aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat terkait jalan rusak. Tentu ini bukan hanya terjadi di Batu Belubang, tetapi beberapa desa lain juga mengeluhkan hal yang sama,” ujar Batianus, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, persoalan infrastruktur jalan menjadi catatan penting bagi DPRD bersama OPD terkait agar segera ditindaklanjuti melalui perencanaan pembangunan daerah.
Selain itu, masyarakat juga meminta peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Benteng, khususnya untuk warga Desa Pendindang dan Desa Mangkol yang memiliki jarak tempuh cukup jauh menuju pusat layanan kesehatan.
“Beberapa masyarakat mengusulkan agar dokter internship atau dokter magang ditempatkan di Pustu Desa Pendindang, sehingga pelayanan kesehatan untuk dua desa ini bisa lebih maksimal dan membantu Puskesmas Benteng,” jelasnya.
Batianus mengatakan, kondisi geografis antara Desa Pendindang dan Desa Mangkol menjadi salah satu kendala pelayanan kesehatan, karena petugas harus menempuh jarak cukup jauh saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selain persoalan kesehatan, Kepala Desa Batu Belubang juga menyampaikan kekhawatiran terkait tingginya angka anak putus sekolah di wilayah tersebut.
“Ini perlu menjadi perhatian bersama dan harus didiskusikan dengan Dinas Pendidikan. Ke depan kami berharap ada edukasi dan sosialisasi kepada anak-anak agar mereka termotivasi kembali melanjutkan pendidikan,” tuturnya.
DPRD Bangka Tengah berharap seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik di desa-desa.