Bertempat di Smart Meeting Room, Kantor Bupati Bangka Tengah, sesi interviu ini dipandu langsung oleh tim asesor independen KemenPAN-RB guna memotret secara objektif sejauh mana transformasi dan implementasi tata kelola pemerintahan berbasis digital berjalan di lingkungan birokrasi Pemkab Bangka Tengah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Ahmad Syarifullah Nizam, secara langsung memaparkan adanya disparitas antara skor yang dihasilkan lewat penilaian internal mandiri dengan temuan awal yang dirilis tim penilai pusat. Dalam rekapitulasi sementara asesor kementerian, indeks Pemdi Bangka Tengah berada di level 1,63 dari skala maksimal 5,00. Angka ini terpaut cukup jauh dari hasil kalkulasi mandiri tim daerah yang sebelumnya mencatat skor 2,01.
“Secara pelaksanaan, berbagai program tersebut telah terlaksana. Akan tetapi, untuk memastikan dan membuktikan bahwa pelaksanaan tersebut benar-benar telah berjalan, diperlukan kelengkapan dokumen pendukung. Kami optimistis dapat melampaui target nasional sebesar 1,7,” ujar Sekda.
Ia juga menguraikan bahwa celah perbedaan nilai itu bukan disebabkan oleh ketiadaan program, melainkan murni persoalan kelengkapan berkas administratif. Masih ada sejumlah dokumen pembuktian (evidence) yang belum seluruhnya terunggah ke dalam sistem penilaian, kendati program kerja dan penerapannya di lapangan sudah aktif berjalan.
Bukti dukung yang dimaksud mencakup beragam pilar strategis, mulai dari regulasi kebijakan, kesiapan infrastruktur jaringan, kompetensi SDM, ketersediaan aplikasi, proteksi keamanan data, keterpaduan sistem (interoperabilitas), keterbukaan informasi, hingga dampak nyata layanan digital terhadap efisiensi kerja.
“Kami juga terus memperkuat sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi digital. Kami berharap para pegawai yang tergabung dalam tim digitalisasi pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah dapat dibekali dengan literasi teknologi yang memadai sehingga mampu mendukung pelaksanaan pemerintahan digital secara optimal,” jelas Sekda Bateng.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Bangka Tengah merumuskan strategi percepatan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendokumentasikan setiap inovasi teknologi yang sudah diterapkan. Syarifullah menegaskan bahwa komitmen pimpinan daerah untuk mereformasi layanan publik menuju ekosistem digital telah tertanam di seluruh tingkatan birokrasi, sehingga fokus utama saat ini adalah memperkuat sisi administrasi pelaporan agar seluruh capaian tersebut terakui secara resmi.
Sementara itu, Kepala Diskominfosta Bangka Tengah, dr. Dede Lina Lindayanti, menggarisbawahi bahwa parameter keberhasilan evaluasi Pemdi tidak hanya memandang kuantitas perangkat teknologi yang dimiliki, melainkan bagaimana integrasi teknologi tersebut sanggup meningkatkan mutu layanan masyarakat serta mempermudah pengolahan data pemerintahan. Dalam sesi wawancara, batas kecukupan dokumen pembuktian menjadi salah satu poin krusial yang dibahas intensif bersama tim penguji.
“Khususnya tim kami di Diskominfosta, insyaallah, optimistis dapat melewati target tersebut. Bahkan, kemarin saya menantang tim untuk berani menetapkan target yang lebih tinggi. Insyaallah, mudah-mudahan apa yang kita impikan dan upayakan dapat membuahkan hasil yang baik dari tim asesor pusat PAN-RB,” tegas Dede Lina Lindayanti.
Menindaklanjuti catatan tersebut, Diskominfosta langsung bergerak merangkul seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu agar segera menyuplai kekurangan berkas yang diperlukan. Kolaborasi ini ditujukan untuk memvalidasi bahwa setiap program digital yang sudah beroperasi di masing-masing instansi dapat terdokumentasi secara rapi sebagai bahan sanggahan maupun tambahan poin evaluasi.
Melalui upaya pembenahan dokumen ini, Pemkab Bangka Tengah optimis mampu mendongkrak capaian indeks akhir PEMDI 2026 hingga menyentuh angka 2,00. Target tersebut tidak hanya menyelaraskan hasil penilaian mandiri daerah, tetapi juga melampaui batas minimal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta target baseline nasional dari KemenPAN-RB yang berada di posisi 1,70.
“Optimisme ini semakin kuat dengan adanya komitmen dan dukungan dari kepala daerah, mulai dari bupati hingga sekretaris daerah. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan digital di Kabupaten Bangka Tengah dan merupakan komitmen yang wajib terus dijaga untuk mencapai hasil yang diharapkan,” ujar Dede Lina Lindayanti