Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus.
BANGKA TENGAH, Berliannews.id – Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Batianus, menyoroti rendahnya harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang dinilai merugikan petani. Ia meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melibatkan DPRD dalam proses penetapan harga.
Menurutnya, selama ini DPRD tidak dilibatkan dalam penentuan harga TBS yang ditetapkan di tingkat provinsi.
“Memang kami tidak dilibatkan dalam penetapan harga TBS oleh provinsi. Ke depan, kami berharap DPRD bisa dilibatkan dalam penetapan harga beli TBS di seluruh wilayah Bangka Tengah,” ujar Batianus, Selasa (7/4/2026).
Ia menegaskan, keterlibatan DPRD penting agar lembaganya memiliki dasar dalam melakukan pengawasan terhadap harga yang berlaku di lapangan.
“Sehingga harga ini bisa menjadi patokan bagi kami untuk melakukan pengawasan, termasuk berkoordinasi dan melibatkan rekan-rekan media,” jelasnya.
Batianus juga menilai persoalan rendahnya harga TBS bukan hal baru, melainkan terjadi berulang dan cenderung menjadi rutinitas, terutama pasca hari besar keagamaan seperti Idulfitri.
“Melihat kondisi ini yang terus berulang, setelah Lebaran nanti kami akan bekerja sama dengan Apkasindo, mahasiswa, serta pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan,” katanya.
Ia berharap, dengan pengawasan yang lebih ketat, petani dapat memperoleh harga yang lebih layak, sementara pihak perusahaan tetap mendapatkan keuntungan secara wajar.
“Harapannya petani benar-benar mendapatkan harga yang layak, dan perusahaan juga tetap memperoleh keuntungan sehingga roda perekonomian bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
