Pemkab Bangka Tengah Satukan Data untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

 

BANGKA TENGAH, Berliannews.id – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar rapat koordinasi penyusunan Rencana Aksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026 di Ruang Rapat Besar Kantor Bupati Bateng, Selasa (10/2/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah mencapai 6,70 persen atau sekitar 13.710 jiwa. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 5,94 persen, atau naik sebesar 0,76 persen (bertambah sekitar 1.670 jiwa).

Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, mengaku cukup terkejut melihat tren kemiskinan yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

“Saya cukup terkaget-kaget melihat kondisi kemiskinan di Bangka Tengah yang terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Tentu kondisi ini membutuhkan langkah nyata dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Efrianda.

telah menerima hasil perhitungan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebanyak 211.223 jiwa individu atau 68.794 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 38.818 KK masih berada pada kategori desil 1 hingga desil 3.

“Untuk desil 1 atau kategori sangat miskin tercatat sebanyak 5.170 KK, namun setelah diverifikasi oleh Dinas Sosial baru 4.986 KK. Karena itu Dinsos dan Disdukcapil harus benar-benar bersinergi untuk pembaruan dan pemutakhiran data,” jelasnya.

Efrianda menegaskan, penyusunan rencana aksi ini menjadi langkah konkret Pemkab Bateng dalam menekan angka kemiskinan dengan pendekatan satu data dan satu kebijakan intervensi.

“Sumber datanya sekarang satu dan penanggulangannya juga satu. Jangan sampai ada masyarakat yang menerima bantuan ganda, sementara yang lain tidak kebagian. Hari ini kita sepakat menggunakan satu data,” tegasnya.

Menurutnya, ketepatan sasaran menjadi kunci utama keberhasilan program pengentasan kemiskinan.

“Kita ingin intervensi yang tepat sasaran. Jangan nelayan diberi bantuan UMKM, padahal yang mereka butuhkan adalah alat tangkap ikan dan sarana pendukung lainnya,” pungkas Efrianda.

Facebook
WhatsApp
Scroll to Top