BANGKA TENGAH, Berliannews.id – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pangkalpinang menggelar rapat advokasi program keamanan pangan di Kabupaten Bangka Tengah, Selasa (28/4/2026), di Ruang Rapat Besar Kantor Bupati Bangka Tengah.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bangka Tengah, drg. Muhammad Anas Maruf, mengatakan pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang aman, bermutu, bergizi, serta seimbang bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, Bangka Tengah menjadi kabupaten pertama yang mengikuti advokasi program keamanan pangan oleh Balai BPOM Pangkalpinang. Melalui kegiatan ini, kita ingin memahami lebih jauh permasalahan keamanan pangan,” ujar Anas.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah pada Makanan Bergizi Gratis (MBG), seperti adanya makanan basi, berulat, hingga kasus keracunan.
“Kondisi ini menunjukkan perlunya peran BPOM sebagai mitra pemerintah daerah, karena memiliki kewenangan dalam pengawasan keamanan pangan,” jelasnya.
Anas menambahkan, Balai BPOM Pangkalpinang selama ini aktif melakukan pemantauan, termasuk saat bulan Ramadan dengan melakukan pemeriksaan terhadap jajanan pedagang dan kantin sekolah.
Sementara itu, Kepala Balai BPOM Pangkalpinang, Agus Riyanto, S.Farm., Apt., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional.
“Tahun ini kami memilih Bangka Tengah sebagai lokus. Pelaksanaannya dilakukan secara bergiliran karena keterbatasan anggaran. Tahun sebelumnya kegiatan serupa dilaksanakan di Bangka Selatan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, program kali ini ada tiga kegiatan, di antaranya sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (Sapa Sekolah), desa/kelurahan pangan aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK).
“Hari ini merupakan tahapan awal. Hingga November 2026, akan ada berbagai tahapan kegiatan di sekolah, desa, dan pasar, mulai dari sosialisasi, bimbingan teknis, hingga pemeriksaan,” jelasnya.
Agus mengakui, permasalahan keamanan pangan masih kerap ditemukan sehingga perlu upaya pencegahan yang berkelanjutan.
“Khususnya pada program MBG, kami berperan dalam tata kelola melalui pemantauan dan pengawasan, serta peningkatan kapasitas SDM penjamah makanan. Kami juga bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan terkait keamanan pangan,” tutupnya.