BANGKA TENGAH, Berliannews.id – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menerima hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2025 dari Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berhasil mencatatkan nilai 86,01 dan masuk dalam Kategori Kualitas Pelayanan “Baik”, serta meraih Opini Kualitas Tinggi.
Capaian ini menempatkan Bangka Tengah sebagai salah satu daerah dengan performa pelayanan publik yang solid di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain Bangka Tengah, sejumlah pemerintah daerah lain juga meraih kategori “Baik”, yakni Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 82,65; Pemkab Belitung Timur 83,52; serta Pemkot Pangkalpinang 85,04.
Sekretaris Daerah Bangka Tengah, Ahmad Syarifullah Nizam, mengungkapkan terdapat tiga unit layanan yang menjadi objek penilaian, yakni Dinsos-PMD dengan nilai 86,94; SD Negeri 1 Koba dengan nilai 85,81; serta RSUD Abu Hanifah dengan nilai 85,25.
Ia menjelaskan, sistem penilaian Ombudsman mengukur berbagai dimensi pelayanan, mulai dari aspek input, proses, output, hingga pengelolaan pengaduan. Penilaian ini juga menjadi indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dapat meraih capaian positif ini. Hasil ini mencerminkan performa pelayanan yang konsisten dan prima bagi masyarakat Bangka Tengah,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Meski telah meraih kategori “Baik” dengan Opini Kualitas Tinggi, Pemkab Bangka Tengah menegaskan tidak akan berpuas diri. Peningkatan kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.
Ahmad Syarifullah Nizam menambahkan, setiap indikator penilaian dari Ombudsman akan dianalisis kembali secara mendalam sebagai bagian dari evaluasi strategis. Langkah ini bertujuan memetakan sektor-sektor yang masih memerlukan pembenahan agar masyarakat dapat merasakan kemudahan akses layanan secara nyata.
“Kami tidak ingin berhenti di sini saja. Indikator yang ada akan terus kami perkuat dan matangkan sebagai landasan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berkualitas tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
