Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus.

BANGKA TENGAH, Berliannews.id – Polemik penertiban tambang ilegal di kawasan Merbuk kembali memanas, namun DPRD Bangka Tengah menegaskan bahwa kunci penyelesaian justru ada pada kepastian regulasi dan perlindungan bagi penambang lokal.

Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus, menilai kericuhan saat audiensi antara kelompok penambang dan perangkat desa muncul karena belum adanya IUP produksi untuk wilayah Merbuk-Kenari.

Menurutnya, penertiban yang dilakukan forkopimda merupakan bagian dari penegakan aturan sambil menunggu legalitas tambang diterbitkan.

“Imbauan humanis sudah dilakukan. Kita minta masyarakat bersabar. Jika IUP produksi sudah keluar, PT Timah dapat menerbitkan SPK dan penambangan bisa berjalan tertib,” ujar Batianus, Rabu (19/11/2025).

Ia menegaskan, terbitnya IUP produksi bukan hanya soal legalitas, tetapi menjadi dasar agar masyarakat sekitar tidak terpinggirkan.

“Jangan sampai penambang dari luar menguasai, sementara warga Merbuk-Kenari hanya jadi pencari sisa. Kesejahteraan masyarakat lokal harus jadi prioritas,” tekannya.

Batianus meminta PT Timah mengakomodir warga melalui koperasi dan BUMDes agar mereka mendapat ruang yang adil ketika penambangan resmi dibuka.

“Masyarakat lokal tidak boleh jadi penonton. Minimal mereka terlibat dan merasakan dampak ekonominya, karena selama ini belum terasa,” katanya.